Padalarang (LawuPost) Ratusan warga terdampak proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), kembali mendatangi Gedung DPRD KBB untuk mengadu dan menyuarakan aspirasi mereka, terkait pergantian bangunan milik lahan PT KAI yang mereka duduki, Kamis (02/02/2017).
Warga yang berasal dari Desa Gadobangkong, Mekarsari, Cilame, Kertajaya dan Kertamulya ini, menilai bahwa harga pergantian bangunan sebesar 250.000 per meter diirasakan tidak manusiawi.
Dalam audiensinya bersama seluruh perwakilan fraksi dan warga. Ketua DPRD KBB Aa Umbara Sutisna. S.IP menuturkan bahwa dari awal secara pribadi dirinya menolak proyek pemerintah pusat ini. Dirinya tidak akan tinggal diam, bilamana terjadi tindakan semena-mena dalam proses pembebasan lahan.
Aa menambahkan tidak adanya kebersamaan yang terjalin antara eksekutif dan legislatif, menyebabkan permasalahan pembebasan lahan ini menjadi pelik. Terlebih pihaknya sangat kesulitan menjajaki komunikasi dengan pihak KCIC.
"Waktu peletakan batu pertama kita tidak dilibatkan, KCIC kita undang juga tidak merespon, kalo ada kesepahaman antara eksekutif (bupati) dengan legislatif tentang sikap, tentunya tidak akan ada permasalahan seperti ini" tegasnya.
Dalam kesempatan ini semua perwakilan fraksi yang hadir, baik Fraksi PDIP, Golkar, PPP, Demokrat, Hanura dan PAN, pada umumnya bersuara bulat mendukung masyarakat dalam memperjuangkan keadilan.
Pihaknya siap mengawal dan berangkat ke Jakarta bersama masyarakat, jika kemudian surat permohonan audiensi ke DPR-RI, dalam hal ini Komisi V yang membidangi Perhubungan sudah mendapat respon.
Koordinator lapangan aksi Ragil menuturkan, bahwa pada dasarnya masyarakat hanya meminta keadilan, bukan dalam posisi menolak, asalkan harga pergantian itu memadai.
Sejauh ini menurut Ragil, tidak ada komunikasi yang terjalin baik itu dari pihak KCIC maupun PT KAI mengenai besaran harga pergantian. Warga hanya menerima surat pemberitahuan tanpa dilibatkan langsung dalam perembugan. (Cep/Di)
Warga yang berasal dari Desa Gadobangkong, Mekarsari, Cilame, Kertajaya dan Kertamulya ini, menilai bahwa harga pergantian bangunan sebesar 250.000 per meter diirasakan tidak manusiawi.
Dalam audiensinya bersama seluruh perwakilan fraksi dan warga. Ketua DPRD KBB Aa Umbara Sutisna. S.IP menuturkan bahwa dari awal secara pribadi dirinya menolak proyek pemerintah pusat ini. Dirinya tidak akan tinggal diam, bilamana terjadi tindakan semena-mena dalam proses pembebasan lahan.
Aa menambahkan tidak adanya kebersamaan yang terjalin antara eksekutif dan legislatif, menyebabkan permasalahan pembebasan lahan ini menjadi pelik. Terlebih pihaknya sangat kesulitan menjajaki komunikasi dengan pihak KCIC.
"Waktu peletakan batu pertama kita tidak dilibatkan, KCIC kita undang juga tidak merespon, kalo ada kesepahaman antara eksekutif (bupati) dengan legislatif tentang sikap, tentunya tidak akan ada permasalahan seperti ini" tegasnya.
Dalam kesempatan ini semua perwakilan fraksi yang hadir, baik Fraksi PDIP, Golkar, PPP, Demokrat, Hanura dan PAN, pada umumnya bersuara bulat mendukung masyarakat dalam memperjuangkan keadilan.
Pihaknya siap mengawal dan berangkat ke Jakarta bersama masyarakat, jika kemudian surat permohonan audiensi ke DPR-RI, dalam hal ini Komisi V yang membidangi Perhubungan sudah mendapat respon.
Koordinator lapangan aksi Ragil menuturkan, bahwa pada dasarnya masyarakat hanya meminta keadilan, bukan dalam posisi menolak, asalkan harga pergantian itu memadai.
Sejauh ini menurut Ragil, tidak ada komunikasi yang terjalin baik itu dari pihak KCIC maupun PT KAI mengenai besaran harga pergantian. Warga hanya menerima surat pemberitahuan tanpa dilibatkan langsung dalam perembugan. (Cep/Di)
Posting Komentar