Pangandaran, (LawuPost) Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri beberapa waktu lalu telah menambah lagi kuota blangko KTP sebanyak 4.000 lembar ke Dinas Kependudukan, Pencatatan, Perencanaan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigarasi (Dukcapilsosnakertrans) Kabupaten Pangandaran. Namun blangko yang dikirimkan oleh pusat masih timpang dengan jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran yang mencapai hingga 400 ribu orang. Sehingga pihak Disdukcapilsosnakertrans Kabupaten Pangandaran kewalahan untuk melayani masyarakat yang ingin membuat KTP.
Kepala Dinas Dukcapilsosnakertrans Kabupaten Pangandaran Tantan Roesnandar kepada tim Lawu News mengakui perihal tersebut. Menurutnya, jumlah kuota blangko KTP yang dikirimkan masih sangat jauh dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pangandaran.
Dengan fakta jumlah blangko yang dikirimkan oleh pusat belum bisa memenuhi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran. “Jadi dengan jumlah blangko yang sudah dikirimkan kami prioritaskan bagi yang urgent/ atau untuk kepentingan yang mendadak, misalnya untuk keperluan persyaratan, atau yang belum memiliki KTP serta bagi warga yang sudah melakukan perekaman, “ungkapnya,
Jumlah kuota blangko KTP yang sudah dikirimkan oleh pusat, kata Tantan, pertama 1000 lembar kemudian 8000 lembar dan yang baru sampai ada 4000 lembar blangko KTP. “Jadi totalnya sebanyak 13.000 lembar blangko KTP. Blanko sebanyak tersebut dipergunakan untuk perekaman atau pencetakan KTP yang baru mencapai 30 persen, “ucapnya.
Sementara untuk pembuatan pelayanan Kartu Keluarga sudah mencapai 80 persen dan akta kelahiran 46 persen. “Bahkan untuk pelayanan akta kelahiran kita lakukan dengan cara jemput bola bekerjasama dengan pemerintah desa yang ada di Kabupaten Pangandaran, “tuturnya.
Tantan mengaku kewalahan dengan adanya tanggapan dari masyarakat, dimana bagi warga yang telah memiliki KTP limpahan dari Kabupaten Ciamis meminta untuk mengganti KTP Pangandaran. “Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya paling Cuma memberikan pengertian kepada masyarakat, “ucapnya, seraya dirinya menambahkan, permasalahan kurangnya kuota blangko KTP sudah disampaikan ke Bupati untuk mengusulkan penambahan kuota blangko KTP ke pemerintah pusat.
Di tempat terpisah Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pelayanan KTP, bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Kepala Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk melakukan pertemuan. “Saya sudah sms Kepala Dirjen, Selasa kemarin. Untuk mengagendakan pertemuan. Tujuannya agar Pangandaran diprioritaskan untuk penambahan kuota blangko KTP, “ujarnya.
Dirinya pun memahami kurang maksimalnya pelayanan KTP di Kabupaten Pangandaran, namun Pemda sudah menganggarkan Rp, 3,8 miliar untuk pelayanan KTP di anggaran perubahan 2016. Menurut dia, semenjak dirinya dilantik menjadi bupati langsung meninjau ke kantor Dukcapilsosnaketrans. Ternyata memang peralatannya kurang memadai dan masih berbentur dengan kurangnya anggaran. “Jadi kami memaklumi dan kepada masyarakat yang belum terlayani dalam hal KTP, mohon bersabar, “katanya. (mamay)
Kepala Dinas Dukcapilsosnakertrans Kabupaten Pangandaran Tantan Roesnandar kepada tim Lawu News mengakui perihal tersebut. Menurutnya, jumlah kuota blangko KTP yang dikirimkan masih sangat jauh dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pangandaran.
Dengan fakta jumlah blangko yang dikirimkan oleh pusat belum bisa memenuhi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran. “Jadi dengan jumlah blangko yang sudah dikirimkan kami prioritaskan bagi yang urgent/ atau untuk kepentingan yang mendadak, misalnya untuk keperluan persyaratan, atau yang belum memiliki KTP serta bagi warga yang sudah melakukan perekaman, “ungkapnya,
Jumlah kuota blangko KTP yang sudah dikirimkan oleh pusat, kata Tantan, pertama 1000 lembar kemudian 8000 lembar dan yang baru sampai ada 4000 lembar blangko KTP. “Jadi totalnya sebanyak 13.000 lembar blangko KTP. Blanko sebanyak tersebut dipergunakan untuk perekaman atau pencetakan KTP yang baru mencapai 30 persen, “ucapnya.
Sementara untuk pembuatan pelayanan Kartu Keluarga sudah mencapai 80 persen dan akta kelahiran 46 persen. “Bahkan untuk pelayanan akta kelahiran kita lakukan dengan cara jemput bola bekerjasama dengan pemerintah desa yang ada di Kabupaten Pangandaran, “tuturnya.
Tantan mengaku kewalahan dengan adanya tanggapan dari masyarakat, dimana bagi warga yang telah memiliki KTP limpahan dari Kabupaten Ciamis meminta untuk mengganti KTP Pangandaran. “Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya paling Cuma memberikan pengertian kepada masyarakat, “ucapnya, seraya dirinya menambahkan, permasalahan kurangnya kuota blangko KTP sudah disampaikan ke Bupati untuk mengusulkan penambahan kuota blangko KTP ke pemerintah pusat.
Di tempat terpisah Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pelayanan KTP, bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Kepala Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk melakukan pertemuan. “Saya sudah sms Kepala Dirjen, Selasa kemarin. Untuk mengagendakan pertemuan. Tujuannya agar Pangandaran diprioritaskan untuk penambahan kuota blangko KTP, “ujarnya.
Dirinya pun memahami kurang maksimalnya pelayanan KTP di Kabupaten Pangandaran, namun Pemda sudah menganggarkan Rp, 3,8 miliar untuk pelayanan KTP di anggaran perubahan 2016. Menurut dia, semenjak dirinya dilantik menjadi bupati langsung meninjau ke kantor Dukcapilsosnaketrans. Ternyata memang peralatannya kurang memadai dan masih berbentur dengan kurangnya anggaran. “Jadi kami memaklumi dan kepada masyarakat yang belum terlayani dalam hal KTP, mohon bersabar, “katanya. (mamay)
Posting Komentar