Bupati Bandung Barat H. Abubakar. M.Si mengatakan bahwa proyek KCIC ialah proyek pemerintah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Kepres, sementara di sisi lain posisinya sebagai hierarki pemerintah dituntut untuk dapat bersinergi dengan semua pihak.
Terkait pembebasan lahan dan bangunan yang masih belum menemukan titik temu. Pihaknya menurut Abu telah mengadakan pertemuan langsung dengan Direktur Umum PT KCIC, guna menyampaikan keluhan warganya.
"Kita mendapat laporan tentang adanya keluhan masyarakat terdampak, khususnya mereka para warga yang menduduki lahan milik PT. KAI, saya komunikasikan langsung dengan Dirut KCIC, dan mengharuskan mengadakan komuniksi lanjutan bersama PT KAI"
Disinggung kapan komunikasi lanjutan tersebut dilakukan, Abu menjelaskan bahwa pihaknya akan mengirimkan utusan untuk berkomunikasi dengan pihak PT KAI. "Segera, secepatnya kita akan komunikasikan dengan pemilik lahan" cetusnya.
Polemik seputar ganti untung atau ganti rugi bangunan yang berada diatas lahan milik PT KAI terus bergulir. Terdapat lima desa di wilayah KBB yang terdampak yakni Desa Gadobangkong, Cilame, Mekarsari, Kertajaya, Kertamulya.
PT KAI sebagai pemilik lahan, hanya akan memberikan uang kerohiman sebesar Rp 250.000 per meter. Terkait hal tersebut warga telah berulang kali menyampaikan keberatan kepada DPRD KBB, mereka memandang kebijakan PT KAI terkait besaran harga dinilai tidak manusia. (Cep/Di)
Posting Komentar