Ciamis (LawuPost) - Divisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu bertemu dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Ciamis di Ofroom Bupati Ciamis. Pertemuan yang berlangsung tersebut diantaranya membahas penerapan sistem e-Budgeting (penganggaran elektronik) guna mencegah terjadinya korupsi dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “KPK terus mendorong penerapan sistem e-Budgeting di Kabupaten Ciamis untuk mencegah terjadinya korupsi pada APBD. Hal ini sedang dirumuskan sistem yang direkomendasikan KPK mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai sistem pelaporan yang terintegrasi, “ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Drs. H Herdiat S, MM.
Menurut H. Herdiat, langkah KPK dengan memberikan arahan langsung dalam pencegahan terjadi korupsi sangat membantu pemerintah daerah. Sehingga para pemegang kebijakan di setiap SKPD bisa melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dengan efektif dan efisien menggunakan teknologi informasi. “Sistem elektorik memang belum diterapkan di semua dinas karena keterbatasan sumber daya manusia terutama SDM dengan basis teknologi informasi. Sistem elektorik baru diterapkan di beberapa SKPD, masih ada SKPD yang menggunakan sistem manual, “ujarnya.
Untuk mengatasi kekurangan SDM di bidang IT, kata H. Herdiat, seluruh pegawai harus mengikuti bimbingan teknis atau diklat untuk menyongsong penerapan e-Budgeting di seluruh SKPD pada tahun 2018. “Sebagian instansi sudah menerapkan sistem IT namun belum terintegrasi dalam sebuah server. Sehingga belum terintegrasi dalam satu kesatuan. Ini sebagai upaya pencegahan korupsi dan transparansi dengan tujuan masyarakat mengetahui, “katanya.
Namun kata H. Herdiat, bukan hanya SDM IT yang masih terbatas, sarana dan prasarana yang menunjang e-Budgeting di Kabupaten Ciamis masih perlu penambahan. “Mudah-mudahan di tahun 2018 semua sudah siap tentang e-Goverment di Kabupaten Ciamis terlaksana, “ujarnya. (mamay)
Menurut H. Herdiat, langkah KPK dengan memberikan arahan langsung dalam pencegahan terjadi korupsi sangat membantu pemerintah daerah. Sehingga para pemegang kebijakan di setiap SKPD bisa melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dengan efektif dan efisien menggunakan teknologi informasi. “Sistem elektorik memang belum diterapkan di semua dinas karena keterbatasan sumber daya manusia terutama SDM dengan basis teknologi informasi. Sistem elektorik baru diterapkan di beberapa SKPD, masih ada SKPD yang menggunakan sistem manual, “ujarnya.
Untuk mengatasi kekurangan SDM di bidang IT, kata H. Herdiat, seluruh pegawai harus mengikuti bimbingan teknis atau diklat untuk menyongsong penerapan e-Budgeting di seluruh SKPD pada tahun 2018. “Sebagian instansi sudah menerapkan sistem IT namun belum terintegrasi dalam sebuah server. Sehingga belum terintegrasi dalam satu kesatuan. Ini sebagai upaya pencegahan korupsi dan transparansi dengan tujuan masyarakat mengetahui, “katanya.
Namun kata H. Herdiat, bukan hanya SDM IT yang masih terbatas, sarana dan prasarana yang menunjang e-Budgeting di Kabupaten Ciamis masih perlu penambahan. “Mudah-mudahan di tahun 2018 semua sudah siap tentang e-Goverment di Kabupaten Ciamis terlaksana, “ujarnya. (mamay)
Posting Komentar